Wajib Tahu, Jenis-jenis Pajak Properti dan Cara Perhitungannya

Pajak Properti

Jangan heran dulu jika kamu beli apartemen atau barang properti lainnya, harga yang harus kamu bayar lebih mahal dari nilai yang ditawarkan. Mengapa? Karena ada pajak yang harus kamu penuhi. Menurut UU, Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak (orang pribadi atau badan) yang bersifat memaksa. Salah satu pajak yang berlaku di Indonesia aalah pajak properti.

Pajak properti diberlakukan pada hak dan keuntungan terhadap kepemilikan suatu aset properti tertentu. Tidak semua barang properti kena pajak. Untuk lebih mudah memahaminya, berikut ini adalah jenis-jenis pajak properti dan cara perhitungannya:

1. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Jenis Pajak Properti
Image: Tribun News

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah jenis pajak yang berkaitan dengan sebuah objek yang harus dibayarkan setiap tahunnya kepada pemerintah oleh pemilik properti. Pada mulanya, penerimaan PBB dilakukan oleh pemerintah pusat dan disalurkan ke pemerintah daerah. Namun sejak tahun 2014, PBB diterima dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah.

Contoh perhitungan:

Ibu Ida tinggal di Jl. Raya Pondok Gede, Jakarta Timur dengan luas 150 m2 dan luas tanah 200 m2. Dengan NJOP bumi dan bangunan sebesar Rp 1.700.000 per meter persegi. Maka, perhitungan PBB-nya adalah,

  • NJOP Bangunan 150 x Rp 1.700.000 = Rp 255.000.000
  • Untuk NJOP Bumi 200 x Rp 1.700.000 = Rp 340.000.000
  • Total NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB = Rp 255.000.000 + Rp 340.000.000 = Rp 595.000.000
  • NJOPTKP = Rp 12.000.000
  • NJOP = NJOP – NJOTKP = Rp 595.000.000 – Rp 12.000.000 = Rp 583.000.000 (berarti NJKP 20 persen)
  • NJKP 20 persen x Rp 583.000.000 = Rp 116.600.000

Maka PBB yang harus dibayarkan setiap tahun = 0,5 % x Rp 116.600.000 = Rp 583.000

2. BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan)

Jenis Pajak Properti
Image: gresnews.com

Berikutnya ada BPHTB atau pajak yang dikenakan pada setiap transaksi penjualan properti, baik itu properti lama maupun baru yang dibeli dari perorangan ataupun developer. Pajak ini tidak dibayarkan setiap tahun dan hanya diberlakukan saat transaksi penjualan properti. Tarif BPHTB adalah 5%.

Contoh perhitungan:

Pak Sumo membeli sebuah rumah di Bandung dengan luas tanah 200m2 dan luas bangunan 100 m2. Berdasarkan NJOP, harga tanah Rp 700.000 per m2 dengan nilai rumah sebesar Rp 600.000 per m2. Maka, perhitungan BPHTB-nya adalah,

  • Harga jual tanah 200 m2 x Rp 700.000 = Rp 140.000.000
  • lalu harga jual rumah 100 m2 x Rp 600.000 = Rp 60.000.000
  • Total = Harga tanah + harga rumah = Rp 140.000.000 + Rp 60.000.000 = Rp 200.000.000
  • Nilai Tidak Kena Pajak = Rp 60.000.000
  • Nilai untuk penghitungan BPHTB = Rp 140.000.000
  • BPHTB pembelian rumah = 5% x Rp 140.000.000 = Rp 7.000.000

Maka BPHTB yang harus dibayar Pak Sumo adalah Rp 7.000.000

3. PPh (Pajak Penghasilan)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak perorangan yang dikenakan terhadap penghasilan yang didapatkan dengan nilai 2,5% dari penjualan. PPh dibayar oleh penjual atas penjualan yang ia lakukan. Berikut ini adalah contoh perhitungan PPh:

Bu Rima menjual rumah dengan luas 600 mdan luas tanah 1200 m2 dengan harga Rp 1 miliar. Maka perhitungan  PPh Bu Rima adalah 2.5 % x 1.000.000.000 = Rp 25.000.000. Maka  PPh yang harus dibayarkan oleh Bu Rima adalah Rp 25.000.000

4. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Pajak ini dibayarkan oleh pembeli satu kali saja saat transaksi. PPN biasanya hanya dikenakan pada pembelian rumah dari developer dan rumah yang harganya tidak diatur oleh pemerintah atau rumah sederhana. PPN memiliki nilai 10% dari harga penjualan.

Contoh perhitungan:

Feri membeli rumah dengan harga Rp 500.000.000. Jadi, PPN yang harus ia bayar adalah sebesar Rp 50.000.000. Ini didapat dari 10% x Rp 500.000.000 = Rp 50.000.000

5. PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)

Sesuai dengan namanya PPnBM hanya dikenakan pada barang-barang properti yang dianggap mewah dan dibayar oleh pembeli. Tidak hanya pada rumah, PPnBM juga dikenakan pada apartemen.

Menurut aturan yang baru, apartemen dengan harga beli di atas 30 milyar dikenakan PPnBM sebesar 20%. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang batas minimalnya adalah 20 milyar.

Contoh perhitungan:

Ita membeli rumah dengan harga Rp 30.000.000.000, maka PPnBM yang harus ia bayar adalah Rp 6.000.000.000. Ini didapat dari 20% x  Rp 30.000.000.000 = Rp 6.000.000.000

Baca Juga: Milenial, Yuk Investasi Properti Sejak Dini! Berikut Cara Mudahnya!

6. PPh 22 (Pajak Penghasilan Pasal 22 atau Super Mewah)

Berikutnya ada PPh 22 atau pajak yang harus dibayarkan atas pembelian barang yang sangat mewah. Tarif pajak untuk properti dengan kategori super mewah ini adalah 5% dari harga penjualan.

Contoh perhitungan:

Kiki membeli sebuah rumah dengan harga Rp 35.000.000.000, maka PPh 22 yang harus ia bayar adalah sebesar Rp 1.750.000.000. Ini didapat dari 5 % x Rp 35.000.000.000 = Rp 1.750.000.000

7. BBN (Bea Balik Nama)

Selain pajak, ada juga Bea Balik Nama (BBn). BBN adalah biaya yang harus dibayar pembeli untuk proses balik nama sertifikat properti yang ia beli. Biasa nya developer yang akan mengurus proses ini dan pembeli hanya perlu membayarnya.

Untuk biaya BBN berbeda-beda. Pada umumnya, biaya BBN hanya sekitar 50 hingga 100 ribuan saja. Tapi jika dilakukan melalui notaris biayanya sekitar 1%-5% dari nilai transaksi karena notaris juga akan membuatkan sertifikat baru lainnya.

Contoh perhitungan:

Ibu Lala membeli rumah dengan harga Rp 300.000.000, maka BBN yang harus ia bayar pada notaris adalah Rp 15.000.000. Ini didapat dari 5% x Rp 300.000.000 = Rp 15.000.000

Ada banyak bukan jenis pajak properti di Indonesia? Itulah mengapa sebelum kamu beli barang properti, ada baiknya hitung juga pajaknya. Sebab biasanya para developer menawarkan harga tidak disertai dengan besaran pajak.

Author: Lita Lia

Penulis lepas yang bisa dihubungi melalui: litaliaku@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *